Makassar | GARDATIMURNEWS.COM_.Pengacara Arni Jonathan SH Akan mengambil sikap melaporkan kinerja Polda Sulsel Ke Mabes Polri karena dilarang untuk bertemu dengan klien mereka, ( Hamsul )
Pengaduan ini terkait dengan penanganan klien mereka yang menang Praperadilan di pengadilan negeri Makassar.
Seperti yang diungkapkan ke Media ini, pengacara muda ini hendak membesuk klien (Hamsul) mereka yang ditahan di ruang tahanan Mapolda Sulsel.
Selain itu, juga untuk mengetahui kondisi kesehatan klien.
Namun sayangx kami selaku pihak PH dari klien kami hamsul beberapa hari lalu terkesan dipersulit untuk bertemu ,dan hari Ini kami mengunjungi klien kami tetapi ada aturan baru yg terkesan diskriminatif Karena handphone seorang PH pun harus dititip di penjagaan ,ini yang kami pertanyakan ,Karena sudah hampir 2 bulan mendampingi klien kami , baru hari ini kami diberi aturan baru . Ditambahkan lagi saya mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari oknum polisi di tahti yang secara etika tidak dibenarkan ,saya ditunjuk2 bahkan diusir keluar jika tidak mematuhi aturan. Padahal setahu kami polisi adalah mitra kami sesama penegak hukum bukan kami harus dianggap musuh .
“Kami mempertanyakan dasar hukum apa kami dilarang menemui klien kami,” kata pengacara, Arni Jonathan SH kepada wartawan, Jumat (6/5/2022)
Terhadap pernyataan dari petugas kepolisian tersebut, Arni Jonathan SH, menegaskan selaku kuasa hukum (Advokat) hak hak mereka sebagaimana telah diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dilanggar.
Dia juga menjelaskan, terhadap pernyataan yang disampaikan tersebut, Advokat/Kuasa Hukum sesuai ketentuan Pasal 69 KUHAP, berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
Mengutip dari Ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “ Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.”
“Pernyataan sebagaimana dimaksud oleh anggota kepolisian tersebut, kami kuasa hukum mohon kepada Bapak Kapolri untuk menindaklanjuti dan mengevaluasi kinerja anggota kepolisian Polda sulsel yang tidak memahami hukum acara pidana, karena jelas sangat merugikan Hak serta kepentingan klien kami dan kami sebagai kuasa hukum,” pungkasnya.
Laporan .M.a